StockReview.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp401,8 triliun hingga November 2024.
Angka tersebut setara 1,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), atau 76,8 persen dari target defisit Rp522,8 triliun.
Belanja negara mencapai Rp2.894,5 triliun, atau 87 persen dari pagu Rp3.325,1 triliun, mencatat pertumbuhan tahunan 15,3 persen.
Anggaran belanja ini digunakan untuk berbagai sektor strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Pendapatan negara sebesar Rp2.492,7 triliun atau 89 persen dari target Rp2.802,3 triliun, tumbuh 1,3 persen dibanding tahun lalu.
Sri Mulyani menjelaskan pajak dan bea cukai sempat mengalami tekanan berat, tetapi kinerja positif mulai terlihat sejak pertengahan tahun.
Target APBN
Dengan defisit Rp401,8 triliun, kinerja APBN dinilai tetap dalam jalur aman sesuai Undang-Undang APBN 2024 yang telah ditetapkan.
Angka tersebut mencerminkan pengelolaan fiskal yang terukur dan disiplin, menjaga keseimbangan antara belanja strategis dan pendapatan negara.
Pendapatan negara menghadapi tekanan berat di awal tahun karena tantangan ekonomi global dan penurunan aktivitas perdagangan internasional.
Namun, kebijakan reformasi pajak dan optimalisasi bea cukai menunjukkan hasil positif, mendukung perbaikan kinerja pendapatan hingga akhir tahun.
Belanja untuk Pemulihan Ekonomi
Belanja negara didorong oleh berbagai program pemulihan ekonomi, seperti bantuan sosial, subsidi energi, dan pembangunan infrastruktur prioritas.
Anggaran juga dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan, yang menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sri Mulyani berharap tren pertumbuhan pendapatan negara akan terus berlanjut hingga akhir tahun, menopang realisasi target APBN.
Defisit yang terkendali dan belanja strategis menjadi bukti keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara.
Dengan kinerja APBN yang terkendali, pemerintah optimistis dapat menghadapi tantangan ekonomi global dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada 2025.
