StockReview.id – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menegaskan belum ada penghapusan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) atau pertalite di tahun ini. Pasalnya, wacana penghapusan BBM subsidi itu telah mencuat sejak pertengahan tahun lalu yang mana pertalite akan diganti dengan Pertamax Green 92.
“Belum ada wacana penghapusan pertalite,” ujarnya
Meski wacana penghapusan BBM dengan nilai oktan (RON) 90 itu belum terealisasi saat ini, BPH Migas memutuskan untuk menurunkan kuota penyaluran pertalite di tahun ini menjadi 31,7 juta kiloliter (kl) dari sebelumnya 32,5 juta kl di 2023.
Erika menuturkan pengurangan kuota BBM subsidi itu atas berbagai pertimbangan. Pertama, melihat realisasi penyaluran pertalite yang tidak mencapai 100% di 2023. Dari target penetapan 32,5 juta kl, hanya terealisasi 30,3 juta kl di tahun lalu.
Alasan kedua ialah adanya proyeksi penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air yang bakal meningkat, sehingga pemakaian BBM pertalite akan berkurang.
“Alasan lainnya karena banyak masyarakat juga menggunakan transportasi umum,” imbuh Kepala BPH Migas.
Dihubungi terpisah, Corporate secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menepis isu penghapusan pertalite secara bertahap di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina. Dia menekankan sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022, perubahan dalam penyaluran pertalite harus melalui kebijakan pemerintah karena bersifat penugasan khusus.
“Tidak benar isu itu. Hingga saat ini kami masih menyalurkan pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan pemerintah. Masyarakat tidak perlu khawatir,” tegas Irto.
Lebih lanjut, Irto menambahkan tidak ada pembatasan pembelian pertalite oleh konsumen hingga saat ini. Dengan kata lain, masyarakat dari kalangan manapun bisa meminum BBM subsidi tersebut. Tercatat hingga April 2024, realisasi penyaluran pertalite secara nasional adalah sebanyak 9,9 juta Kiloliter (KL), dari total penetapan kuota sebenernya 31,7 juta kl di tahun ini.
Irto juga menyampaikan Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang menjalankan penugasan penyaluran BBM subsidi, akan menyalurkan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Jika ada perubahan penyaluran, pihaknya siap mengikuti dan menjalankan kebijakan tersebut.
“Prinsipnya kami akan ikuti dan jalankan semua kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
Area Manager Communication, Relations, & CSR Regional Jawa Bagian Barat PT Pertamina Patra Niaga Eko Kristiawan juga memastikan tetap menyalurkan BBM pertalite kepada masyarakat yang berada di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
Dia mengatakan penetapan BBM JBKP dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang perekonomian.
Lebih lanjut Eko menjelaskan bahwa wilayah penugasan penyediaan dan pendistribusian JBKP juga diatur melalui Kepmen sehingga pertamina berkomitmen melaksanakan kebijakan pemerintah.
“Karena itu kami sampaikan pertalite saat ini disediakan di seluruh wilayah operasional Pertamina Patra Niaga, termasuk wilayah regional Jawa bagian barat,” ucapnya. (
