SinarHarapan.id – Dengan mengolah data dari World Bank, LSI Denny JA menyimpulkan bahwa selama sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi (2014-2024), ekonomi Indonesia tidak hanya mengalami pertumbuhan, tetapi juga naik peringkat di dunia.
Pada tahun 2014, PDB Indonesia tercatat sebesar USD 890,81 miliar, menempatkan Indonesia di peringkat ke-18 sebagai ekonomi terbesar di dunia. Namun, pada tahun 2023 (data tahun 2024 belum tersedia), PDB Indonesia meningkat menjadi USD 1,37 triliun, yang mengangkat Indonesia ke peringkat ke-16 sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
Selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, peringkat PDB Indonesia naik dari nomor 18 menjadi nomor 16. Pertumbuhan ini signifikan, baik dalam hal nilai PDB maupun peringkat global.
Evaluasi publik terhadap kinerja seorang presiden setelah masa jabatannya berakhir penting untuk menilai keberhasilan pemerintahannya. LSI Denny JA telah mengembangkan metode penilaian kinerja presiden yang telah menyelesaikan masa jabatannya dengan menggunakan tujuh indeks global yang bersumber dari lembaga-lembaga internasional terkemuka, seperti World Bank, Transparency International, The Heritage Foundation, hingga SDSN di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Presiden Indonesia yang akan datang juga akan dinilai menggunakan ketujuh indeks ini. Indeks dan indikator tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, politik, hukum, dan sosial, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja pemerintahan.
Dengan membandingkan data dari tahun pertama hingga tahun terakhir pemerintahan Jokowi (2014 vs. 2024, atau 2023 jika data 2024 belum tersedia), Jokowi meraih 3 rapor biru, 3 rapor netral, dan 1 rapor merah. Secara keseluruhan, dalam sepuluh tahun pemerintahannya, Jokowi lebih banyak meraih rapor biru dibandingkan rapor merah. Kali ini, LSI Denny JA akan memfokuskan penilaian khusus pada Produk Domestik Bruto (PDB).
LSI Denny JA juga menungkapkan, roduk Domestik Bruto (PDB) adalah ukuran total nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDB mencerminkan produktivitas dan ukuran ekonomi suatu negara.
PDB merupakan indikator utama dalam mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Indikator ini menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang terjadi, membantu menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta kualitas hidup. Pemerintah, investor, dan pembuat kebijakan menggunakan PDB untuk merancang kebijakan ekonomi dan strategi pembangunan.
PDB diukur dengan menghitung nilai tambah dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama periode tertentu.
World Bank adalah lembaga utama yang mengukur PDB secara global. Lembaga ini sangat kredibel dan memiliki standar tinggi dalam pengumpulan data ekonomi. Metodologi yang digunakan oleh World Bank dikenal transparan, konsisten, dan banyak dijadikan acuan oleh pemerintah, investor, serta organisasi internasional untuk analisis ekonomi.
Indikator PDB mulai diukur secara sistematis oleh World Bank sejak tahun 1966, setelah Konferensi Internasional tentang Pengukuran Pendapatan Nasional yang diselenggarakan PBB pada tahun 1953. Pada tahun 2023, World Bank mengukur PDB lebih dari 190 negara di seluruh dunia, mencakup hampir seluruh negara yang diakui secara internasional.
“selama pemerintahan Presiden Jokowi, PDB Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jika membandingkan data tahun 2014 dengan tahun 2023 (data 2024 belum dirilis), terlihat bahwa PDB Indonesia mengalami peningkatan yang sehat”, jelas LSI Denny JA.
Pada tahun 2014, PDB Indonesia tercatat sebesar USD 890,81 miliar, dan pada tahun 2023, meningkat menjadi USD 1,37 triliun, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Pertumbuhan ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan Jokowi, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi, memberikan dampak positif yang nyata.
Ada beberapa faktor kunci yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang masif. Melalui proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api, Jokowi berhasil menciptakan jaringan transportasi yang lebih efisien, mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Selain itu, kebijakan deregulasi yang diterapkan Jokowi juga berperan penting. Pemerintah secara bertahap memperbaiki iklim investasi dengan memangkas aturan-aturan yang menghambat serta memberikan kemudahan bagi investor asing.
Hal ini terlihat dari peningkatan peringkat Indonesia dalam Indeks Kebebasan Ekonomi yang juga mengalami perbaikan selama masa pemerintahan Jokowi.
Faktor lainnya adalah peningkatan daya saing sektor manufaktur dan jasa, yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Pertumbuhan industri pengolahan, didukung oleh peningkatan kapasitas produksi, serta perkembangan sektor jasa yang semakin modern dan terintegrasi dengan teknologi digital, turut mendorong stabilitas pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah Jokowi juga berhasil meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan maritim. Program-program untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta penguatan sektor maritim, telah membantu menstabilkan perekonomian nasional, terutama dalam menjaga ketahanan pangan dan menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan’, ungkap jelas LSI Denny JA.
Meski demikian, sepuluh tahun pemerintahan Jokowi tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketimpangan ekonomi antar daerah. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional terus meningkat, disparitas pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi. Daerah-daerah di luar Jawa masih tertinggal dalam hal akses infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Diversifikasi ekonomi juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia agar tidak terlalu bergantung pada sektor-sektor tertentu, seperti ekspor komoditas batu bara dan minyak sawit. Ketika harga komoditas internasional turun, pendapatan negara ikut terpengaruh, yang pada gilirannya memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Korupsi juga tetap menjadi isu yang perlu diatasi. Masalah korupsi masih terus muncul dan menjadi tantangan bagi stabilitas ekonomi jangka panjang. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik perlu terus ditingkatkan guna menjaga kepercayaan publik dan menarik lebih banyak investasi asing.
Secara keseluruhan, selama sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi, ekonomi Indonesia telah tumbuh secara signifikan. Dengan pertumbuhan PDB yang stabil dan peningkatan peringkat global, Indonesia berada di jalur positif untuk terus berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia dan dunia.
Namun, tantangan yang masih ada, seperti ketimpangan pembangunan, ketergantungan pada komoditas, dan masalah korupsi, perlu segera diatasi oleh pemerintahan berikutnya agar fondasi ekonomi yang telah dibangun dapat bertahan dan semakin kuat di masa depan.
Pertumbuhan dan kesehatan ekonomi suatu negara tidak hanya dapat diukur dari PDB saja. Di luar PDB, ada berbagai indikator lain yang juga penting, seperti distribusi pendapatan, tingkat pengangguran, dan kesejahteraan sosial. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, memberikan gambaran lebih luas tentang kualitas kehidupan masyarakat.
Namun, PDB tetap menjadi indikator yang paling umum digunakan untuk melihat secara cepat seberapa besar kemajuan ekonomi suatu negara. Jokowi telah meletakkan fondasi ekonomi yang kuat, ditandai dengan pertumbuhan PDB yang signifikan dan peningkatan peringkat global. Tantangan masih ada, dari ketimpangan pembangunan hingga korupsi.
Kini, tugas pemimpin selanjutnya adalah menjaga momentum ini dan memperbaiki kelemahan yang tersisa. Jika dilakukan dengan tepat, Indonesia tidak hanya akan terus tumbuh, tetapi juga semakin kokoh sebagai kekuatan ekonomi global. (rht)
