Foto: Ilustrasi Bulog.
StockReview.id – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) memastikan bahwa lembaga pangan tersebut akan menyerap hasil panen sebanyak 70 persen dari hasil panen raya untuk menjaga stok pasokan beras.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan. Dia mengaku bahwa Kepala Negara meminta agar Perum Bulog dapat menyerap sebanyak mungkin hasil petani dalam panen raya kali ini.
Hal itu untuk memastikan ketersediaan beras saat Ramadan dan Idul Fitri 1444 H. Buwas menjelaskan, Bulog mendapat penugasan untuk menyerap hasil panen petani sebanyak 2,4 juta ton tahun ini. Adapun, dari hasil tersebut dia menyebut akan menyerap 70% dari hasil panen raya.
“Ambil sebanyak mungkin, tadi sudah ditegaskan Bapak Presiden. dan kami ditugaskan 2,4 juta [sepanjang tahun] dan itu kami ambil. (Untuk panen raya ini) 70 persen dari 2,4 juta,” katanya. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa beras itu nantinya akan dijadikan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP).
“Nggak dong, kita stok dulu dong, kan itu CBP cadangan beras pemerintah,” ujarnya.
Sekadar informasi, Jokowi meminta jajarannya untuk memberikan perhatian yang serius terhadap ketersediaan bahan pangan di seluruh Tanah Air, khususnya menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1444 H.
“Bapak Presiden betul-betul meminta semua menteri memberikan perhatian yang serius sehingga tidak ada hambatan dalam ketersediaan-ketersediaan sampai di daerah,” ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Mentan mengatakan bahwa dalam rapat tersebut, Presiden secara detail memeriksa ketersediaan 12 komoditas pangan yang menjadi perhatian pemerintah.
“Mulai dari beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, telur, gula untuk khususnya dalam rangka ketersediaan bulan Ramadan dan Idulfitri yang akan datang,” imbuhnya.
Menurut Mentan, saat ini ketersediaan bahan pangan dalam neraca yang ada masih cukup tersedia hingga Maret mendatang.
“Ini berarti bahwa logistik-logistik untuk distribusi harus kita benahi, perbaiki, dan kerja sama dengan pemerintah daerah, para gubernur, para bupati akan berjalan,” ucapnya.
