StockReview.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mematok anggaran subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp80,3 triliun. Jumlah ini meningkat 16,89% dibandingkan outlook 2025 yang sebesar Rp68,7 triliun.
Mengacu pada Buku II Nota Keuangan RI 2026, total subsidi LPG 3 kg jika digabung dengan subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu mencapai Rp105,4 triliun. Dalam dokumen tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan transformasi kebijakan subsidi LPG 3 kg dari skema subsidi selisih harga menjadi subsidi berbasis penerima manfaat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, salah satu langkah yang telah dilakukan adalah mempersiapkan basis data penerima subsidi. Langkah ini meliputi pengembangan fitur pendataan konsumen berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pencocokan data dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta penyiapan infrastruktur penyaluran LPG 3 kg.
Transformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang atau penerima manfaat akan dilaksanakan secara bertahap mulai 2026, dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat penyaluran subsidi LPG lebih tepat sasaran sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.
