![](https://stockreview.id/wp-content/uploads/sites/5/2023/10/untitled-1-011642478270.jpg)
StockReview.id – Holding BUMN Pangan atau ID FOOD mencatatkan utang Rp 2,65 triliun ke negara. Utang tersebut nantinya dikonversi menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) non tunai tahun anggaran 2023.
Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan mengatakan, hal tersebut telah disepakati oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi XI DPR RI.
“Untuk untang ke pemerintah kemarin kebetulan kita dapat PMN non tunai, jadi utang kita sudah diconversi jadi ekuiti kurang lebih Rp 2,65 triliun,” ujar Frans saat gelaran ‘Ngopi BUMN’, Selasa (10/10/2023).
Conversi tersebut memberikan dampak positif bagi struktur keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan tersebut.
Bahkan, Frans menilai dapat mempengaruhi kapasitas perusahaan untuk melakukan pendanaan dengan pihak lain.
“Sangat membantu kita memperbaiki fundamental keuangan kita sehingga mempengaruhi kapasitas kita untuk melakukan pendanaan dengan pihak lain,” ucapnya.
Adapun piutang pemerintah terjadi pada periode 1975-2012 yang dikontribusikan oleh PT RNI, PT PG Rajawali II, PT Perinus, PT SHS, PT Pertani, PT PPI, dan PT Perikanan Indonesia.
Di lain sisi, utang yang dibukukan ID FOOD untuk pinjaman di perbankan pelat merah atau Himbara mencapai Rp 8,5 triliun. Dari jumlah itu, Rp 3,5 triliun diantaranya tengah direstrukturisasi. Frans optimis proses penyehatan ini akan rampung hingga akhir 2023.
“Dari restruk utang sekitar Rp 8,5 triliun yang kita restruk itu kurang lebih Rp 3,5 triliun, terutama di anak-anak perusahaan PT SHS, PT Perikanan Indonesia dengan teman-teman Himbara,” ucap dia.
Progres penyehatan keuangan itu setelah Kementerian BUMN mengalihkan saham (inbreng) lima BUMN di sektor pangan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI pada Januari 2022 lalu.
Kelima perseroan yang dimaksud diantaranya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia (Persero), PT Berdikari, dan PT Garam.
“Target kita tahun ini sudah tanda tangan untuk rescheduling payment untuk jangka panjang, itu semua ke Himbara,” tuturnya.