StockReview.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menyerap banyak produk perikanan dan kelautan.
“(Potensinya) besar, kita harus melakukan penyerapan bersama-sama,” ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo, di Jakarta, Senin.
Terkait dengan kesiapan untuk program MBG, KKP akan melakukan kurasi terhadap pelaku usaha, sehingga nanti pelaku usaha sudah memiliki standardisasi pengolahan sesuai yang sudah ditetapkan sejumlah pihak seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) ataupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Untuk program makanan gratis, kami kurasi sehingga nanti pelaku usaha itu sudah memiliki standar-standar pengolahan. Kami kurasi UMKM-nya,” kata Budi.
Dia juga menyampaikan bahwa solusi penguatan asupan protein dalam program makan bergizi gratis dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dimasak langsung secara segar, olahan, maupun bahan-bahan yang terfortifikasi protein ikan.
“Untuk produk-produk yang kaitannya untuk peningkatan asupan protein masyarakat, sebetulnya ikannya adalah sumber protein yang baik untuk masyarakat Indonesia. Kita kemas ke sana untuk mendukung hal tersebut,” ujarnya.
Dengan asupan protein melalui produk perikanan dan kelautan melalui program MBG, KKP berharap jumlah asupan protein masyarakat Indonesia dapat meningkat lebih baik dari negara-negara tetangga seperti Vietnam maupun negara maju.
“Kesempatan ikan juga kita pasarkan ke dalam negeri untuk jadi bahan asupan protein masyarakat mewujudkan generasi emas Indonesia,” kata Budi.
Dirinya juga mengatakan bahwa selain mencerdaskan masyarakat, penyerapan produk perikanan dalam program makan bergizi gratis juga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
“Inilah uniknya kita harus makan ikan dan kita harus berani memasyarakatkan memakan ikan,” ujarnya pula.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia akan memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan pada 2025 untuk memberi manfaat tak hanya kepada para siswa sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah lima tahun (balita).
Program itu bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting), dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di negara ini.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun, atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB), untuk program tersebut. Program itu juga bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen melalui penyerapan 820.000 pekerja dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkait dengan program itu.
