StockReview.id – Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengajukan tambahan dana Rp8,1 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk 2025.
Dana ini diperlukan untuk pembangunan sarana legislatif dan yudikatif serta mempercepat pengembangan konektivitas di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Anggaran tambahan diajukan untuk mendukung percepatan proyek legislatif, yudikatif, dan infrastruktur dasar IKN,” kata Basuki di Jakarta.
Pelelangan proyek pembangunan gedung legislatif dan yudikatif akan dimulai Januari 2025 dengan target pembangunan selesai sebelum 2028.
Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pembangunan IKN, terutama gedung pemerintahan utama, sebelum mulai berkantor di sana.
Basuki menekankan pentingnya infrastruktur pendukung seperti perkantoran, hunian, dan ekosistem di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
IKN ditargetkan siap digunakan pada Agustus 2028, mencakup semua sektor pemerintahan, infrastruktur, dan fasilitas pendukung utama.
“Program dan anggaran harus terealisasi tepat waktu. Saya berkomitmen memastikan proyek ini selesai sesuai target,” ujar Basuki.
Pada 2024, anggaran Kementerian PUPR untuk pembangunan IKN ditetapkan Rp41,9 triliun, dengan realisasi 57,8 persen hingga Oktober 2024.
Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
Tambahan dana ini juga bertujuan mempercepat integrasi konektivitas antarwilayah di sekitar IKN untuk mendukung aktivitas ekonomi.
Proyek ini diharapkan menjadi simbol kesiapan Indonesia menyongsong transformasi pemerintahan dengan pusat baru di Kalimantan Timur.
Langkah ini juga mempertegas komitmen pemerintah terhadap pengembangan infrastruktur modern yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Hingga kini, koordinasi terus dilakukan bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk memastikan anggaran terealisasi secara efisien.
Basuki yakin dengan pengelolaan tepat, IKN akan menjadi kota masa depan yang siap bersaing di tingkat internasional.
