Foto: Ilustrasi.

StockReview.id – Pemerintah terus berkomitmen untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Terbaru, pemerintah mengguyurkan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembelian kendaraan listrik roda empat (mobil listrik) dan bus.

Pemberian insentif ini telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, insentif PPN DTP ini berlaku untuk tahun anggaran 2023 dengan mulai berlaku masa pajak April 2023 sampai dengan masa pajak Desember 2023.

“Dalam pelaksanaannya, program ini akan berlangsung secara bertahap dan terukur,” ujar Luhut dalam keterangan resminy.

Merujuk pada PMK 38/2023 tersebut, bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang memenuhi syarat, konsumen hanya membayar PPN sebesar 1% dari yang seharusnya 11%. Pasalnya, potongan PPN 10% diberikan bagi mobil dan bus listrik yang sudah memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40%. Sementara, PPN 5% diberikan bagi bagi bus listrik dengan TKDN kurang dari 40%.

Untuk diketahui, program ini sejalan dengan roadmap percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019. Insentif PPN DTP ini diberikan terhadap mobil listrik dan bus listrik dengan kriteria nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu.

Adapun insentif PPN DTP diberikan terhadap mobil listrik dan bus listrik dengan kriteria nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu. Kriteria TKDN tersebut tertera pada Pasal 3 Ayat (2) adalah, KBL berbasis baterai roda empat tertentu dengan nilai TKDN minimum sebesar 40%, KBL berbasis baterai bus tertentu dengan nilai TKDN minimum sebesar 40%, dan KBL berbasis baterai bus tertentu dengan nilai TKDN minimum sebesar 20% sampai dengan kurang dari 40%.