StockReview.id – Hilirisasi industri yang digencarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa tahun terakhir menjadi kunci meningkatnya nilai tambah produk mineral yang dihasilkan oleh bumi Indonesia. Didorongnya hilirisasi produk tambang Indonesia tergambar dari masifnya pembangunan smelter atau pabrik pengolahan mineral mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi.
Pembangunan smelter yang dilakukan untuk hilirisasi produk hasil bumi tersebut berdampak positif bagi perekonomian di Indonesia baik itu dalam bentuk nilai tambah sampai dengan pembukaan lapangan pekerjaan.
“Dampak positifnya (smelter) dari segi ekonomi yang jelas itu menaikkan nilai tambah gitu ya, misalnya tambang nikel misalnya kalo bijih nikel diolah di smelter maka produk yang dihasilkan akan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi dibanding hanya ekspor bijih nikel,” ujar Fahmy.
Fahmy melihat, smelter sendiri bisa dikatakan sangat banyak memberikan nilai tambah karena mampu menciptakan ekosistem dalam suatu industri.
Ia mencontohkan, seperti yang terjadi di industri nikel. Dimana, dengan adanya smelter bijih nikel tersebut dapat memiliki peran untuk digunakan atau diolah menjadi bahan akhir dalam bentuk baterai untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
“Jadi ada industrialisasi dari hulu ke hilir yang saling terkait tadi, misalnya nikel dari bijih nikel sampe menghasilkan mobil listrik, itu kan dalam satu keterkaitan ekosistem industri, itu akan memberi nilai tambah cukup besar,” ujarnya.
Selain memberikan nilai tambah yang cukup besar, smelter dalam sebuah industri juga mampu menyerap tenaga kerja lokal atau dengan kata lain mampu membuka lapangan pekerjaan.
“Membuka lapangan pekerjaan sudah pasti. tapi yang jelas, ada dampak positif,” ucapnya.
Beberapa daerah di Indonesia saat ini telah memiliki smelter maju yakni di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.
Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Sulawesi Tengah, jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 sebanyak 149,38 juta orang, naik 2,76 juta orang dibanding Februari 2023 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,50 persen poin dibanding Februari 2023.
Selanjutnya, di Sulawesi Tenggara, jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 sebanyak 1.400,05 ribu orang, naik 68,69 ribu orang dibanding Februari 2023. Lalu penduduk bekerja di Maluku Utara pada Februari 2024 sebanyak 642,0 ribu orang. Jumlah tersebut naik sebanyak 25,8 ribu orang dibandingkan Februari 2023 (616,2 ribu orang).
