News

Pemerintah Salurkan Relaksasi KUR Rp6,04 Triliun untuk Korban Bencana

×

Pemerintah Salurkan Relaksasi KUR Rp6,04 Triliun untuk Korban Bencana

Sebarkan artikel ini

Relaksasi KUR pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus Rp6,04 triliun. Simak skema subsidi bunga 0% dan strategi pemerintah memperkuat UMKM nasional.

Foto: Ilustrasi.

StockReview.id – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan implementasi kebijakan relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada bagi debitur terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai Rp6,04 triliun.

Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 ini menyasar lebih dari 93 ribu debitur. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdisrupsi oleh bencana alam di wilayah tersebut.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa kebijakan mencakup berbagai kemudahan yang signifikan, di antaranya; Perpanjangan Tenor: Memberikan waktu lebih lama bagi debitur untuk melunasi pinjaman. Masa Tenggang ( Masa Tenggang ): Kelonggaran pembayaran pokok selama periode tertentu. Subsidi Bunga Tambahan: Suku bunga efektif menjadi 0% pada tahun 2026 dan naik menjadi 3% pada tahun 2027.

Pemulihan Ekonomi dan Akses Pembiayaan Baru

Selain relaksasi pada kredit yang sudah ada, pemerintah juga mempermudah akses pembiayaan baru guna mempercepat pemulihan ekonomi lokal. Syarat-syarat administratif dan aspek historis kredit yang dilonggarkan agar masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan modal kerja kembali.

“Implementasi kebijakan ini menunjukkan hasil yang positif. Capaian ini mencerminkan kinerja yang tetap stabil dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, sebelum kondisi bencana terjadi,” ungkap Haryo dalam keterangan resminya, Senin (20/4/2026).

Kinerja KUR Nasional Triwulan I-2026

Secara nasional, penyaluran KUR hingga triwulan I-2026 tetap terjaga stabil dengan pertumbuhan sebesar 0,21% secara tahunan ( year-on-year ). Saat ini, total baki debet KUR di seluruh Indonesia telah mencapai angka Rp522 triliun.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mensinergikan KUR dengan program prioritas APBN 2027. Ke depan, KUR akan diarahkan untuk mendukung sektor produktif dan padat karya, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), program tiga juta rumah, serta penciptaan wirausaha baru.

Fondasi Ekonomi yang Tangguh

Haryo menegaskan bahwa penguatan KUR akan dikombinasikan dengan peningkatan belanja pemerintah guna menciptakan efek pengganda (multiplier effect ) terhadap konsumsi dan investasi dalam negeri.

Melalui sistem penjaminan yang kuat serta integrasi kebijakan fiskal dan sektor riil, pemerintah optimis UMKM akan tetap menjadi fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing di tengah tantangan global maupun gangguan bencana.