StockReview.id – BPJS Kesehatan mengandalkan suntikan dana pemerintah sebesar Rp20 triliun untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tengah tekanan keuangan yang terus meningkat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa tambahan anggaran dari pemerintah menjadi prioritas utama dibandingkan opsi kenaikan iuran peserta. Saat ini, proses pengajuan dana tersebut tengah berlangsung melalui Kementerian Keuangan.
Langkah ini menunjukkan peran penting Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penopang utama program JKN, terutama ketika beban pembiayaan layanan kesehatan terus meningkat.
Tekanan terhadap keuangan JKN terlihat dari rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) yang telah mencapai 111,8% per Februari 2026. Angka ini mencerminkan bahwa biaya pelayanan kesehatan telah melampaui pendapatan dari iuran, sehingga berpotensi memicu defisit berkelanjutan.
Sebagai langkah jangka panjang, BPJS Kesehatan juga mendorong pendekatan preventif dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan serta memastikan kepesertaan tetap aktif.
Selain itu, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) masih mengkaji kemungkinan penyesuaian iuran guna menyesuaikan dengan tren kenaikan biaya layanan kesehatan. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait kenaikan iuran sejak penyesuaian terakhir pada 2020.
Dengan dukungan anggaran dan strategi pengendalian biaya, BPJS Kesehatan berharap program JKN tetap berjalan berkelanjutan serta mampu memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat luas.
